Pembinaan dan Pengujian Lisensi K3 Operator Crane

Dilaksanakan di PT. AT Indonesia | Suasana foto bersama

Pembinaan dan Pengujian Lisensi K3 Operator Boomlift

Dilaksanakan di PT. AT Indonesia | Suasana foto bersama

Pembinaan dan Pengujian Lisensi K3 Operator Forklift

Dilaksanakan di PT. Autoplastik Indonesia | Suasana ketika praktek pengecekan harian

Pembinaan dan Pengujian Lisensi K3 Operator Forklift

Dilaksanakan di PT. Autoplastik Indonesia | Suasana praktek mengoperasikan forklift

Pembinaan dan Pengujian Lisensi K3 Operator Crane

Dilaksanakan di PT. AT Indonesia | Suasana di dalam ruang training

Tampilkan postingan dengan label Info K3. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Info K3. Tampilkan semua postingan

Minggu, 20 September 2015

Lambang Kementrian Ketenagakerjaan

Berdasarkan Permen Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Lambang Kementrian Ketenagakerjaan [Download disini]
Logo Kementrian Ketenagakerjaan versi correl [Download disini]

 


Keterangan Lambang Kementerian Ketenagakerjaan:
 




Titik : Perlambang  4  (empat)  ruh  dalam  diri  manusia 
yang  diartikan  mewakili  jiwa,  raga,  akal  dan 
rasa
Manusia : Perlambang 4  (empat) unsur  manusia  yang 
terdiri dari: 
a.  Pemerintah; 
b.  Masyarakat; 
c.  Pengusaha; dan 
d.  Pekerja. 
4  (empat)  manusia  saling  berhadapan  dan berpegangan tangan membentuk anyaman. 

Ketika  keempat  unsur  manusia  bekerjasama secara  harmonis  akan  mewujudkan keseimbangan dan  menghasilkan  kinerja  yang mampu  mewujudkan  kehidupan  secara  berkelanjutan dan akan mampu menjadi insan yang memanusiakan manusia. 



==========
Nb. Please Share 

Selasa, 23 Juni 2015

Syarat-Syarat Keselamatan Kerja


1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari. 
 
==========
Sumber :
  1. Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, BAB III Pasal 3

Rabu, 22 April 2015

Kewajiban Tenaga Kerja


Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:
  1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
  2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
  3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
  4. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
  5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.
==========
Sumber:
  • Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Bab VIII Pasal 12

Selasa, 21 April 2015

Definisi Insiden, Kecelakaan Kerja, Nearmiss dan Keadaan Darurat


Berikut beberapa definisi Insiden, Kecelakaan Kerja, Nearmiss dan Keadaan Darurat, yang telah kami ambil dari beberapa sumber diantaranya:

==========
(Sumber: Slide PAA)
Definisi Kecelakaan adalah Suatu Kejadian yang tidak di inginkan yang menimbulkan Kerugian (Kerugian bagi Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah).

==========
Sumber: klik
Definisi Insiden ialah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan dimana cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian) dapat terjadi. Termasuk insiden ialah keadaan darurat.

Definisi Kecelakaan Kerja ialah insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian).

Definisi Nearmiss ialah insiden yang tidak menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian).

Definisi Keadaan Darurat ialah keadaan sulit yang tidak diduga (terduga) yang memerlukan penanganan segera supaya (agar) tidak terjadi kecelakaan.

==========
Sumber: klik
Menurut Per 03/Men/1994 mengenai Program JAMSOSTEK, pengertian kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja , termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui. ( Bab I pasal 1 butir 7 ).


"Salam K3"

Syarat Operator atau Pekerja yang Kompeten


  • KNOWLEDGE
Memiliki pengetahuan tentang
a. K3 & Norma K3 ( Peraturan Perundangan K3 )
b. Standar Teknis / Pedoman / Kriteria
c. Standar Operating Prosedur

  • SKILL
Memiliki kemampuan melakukan pekerjaan sesuai dangan prosedur dan standar.

  • ATTITUDE
Memiliki sikap dalam melakukan pekerjaan


"Salam K3"

Jumat, 17 April 2015

Istilah Istilah Dalam Tempat Kerja


1. Tempat Kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2;
Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut

2. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdidi sendiri;

3. Pengusaha ialah:
a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
c. Orang atau badan hukum, yang si Indonesia mewakili orang atau badan hukum termasuk pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili berkedudukan diluar Indonesia.

4.  Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini.

5. Pegawai Pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

6. Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi dan ditaatinya Undang-undang ini


==========
Sumber :
  1. Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja ; Pasal 1

Tujuan Pembinaan dan Pengujian Lisensi K3 - Operator Pesawat Angkat Angkut


1. PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3 / KOMITMEN PERUSAHAAN
a. UU No. 1 Thn 1970 Tentang KESELAMATAN KERJA Pasal 9 ayat 3
"Pengurus diwajibkan menyelenggaran pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan"
b. Permenaker 05/85  pasal 4  dan 
"Setiap Pesawat Angkat dan Angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai kemampuan dan telah memiliki keterampilan khusus tentang Pesawat Angkat dan Angkut"
c. Permenaker 09/10 Pasal 5 ayat 1
"Pesawat Angkat dan Angkut harus dioperasikan oleh operator Pesawat Angkat dan Angkut yang  mempunyai lisensi K3 dan buku kerja sesuai dengan  jenis dan kualifikasinya"

2. PEMENUHAN PERMINTAAN CUSTOMER / CUSTOMER REQUIREMENT

3. MENINGKATKAN KOMPETENSI  PEKERJANYA 


Salam K3 

==========
Sumber :
  1. Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per 05/MEN/1985 Tentang Pesawat Angkat Angkut
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per 09/MEN/VII/2010 Tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut